Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan dalam Rakor Percepatan Penanganan Covid-19 dengan mengumpulkan bupati walikota se Jatim di Klub Bunga Resort di Kota Batu, Jumat (11/9/2020)(*)

14 September 2020
Redaksi
379

Hari Ini, Awal Pemberlakuan Denda Rp. 250 Ribu bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim.

Surabaya, Pusakanews.Net- Sesuai instruksi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang diatur dalam Pergub Nomor 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Ketegasan dalam penindakan pelanggaran protokol kesehatan akan diperketat.

 

Dalam Pergub tersebut juga diatur mengenai denda terendah yang harus dibayarkan pelanggar yakni sebesar Rp250 ribu.

 

Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan Kepala Satpol PP Jawa Timur, Budi Santoso bahwa mulai besok peraturan tersebut sudah berlaku, Satpol PP selaku pengawal aturan tersebut akan secara tegas menindak pelanggar protokol kesehatan Covid-19 dengan teguran hingga sanksi administratif perorangan.

 

"Mulai teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan dan penyitaan KTP, kerja sosial, serta denda administratif sebesar Rp250 ribu," ujar Budi.

 

Tak hanya itu, kewajiban yang harus dilakukan masyarakat di tengah pandemi ini diantaranya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

 

"Penerapan sanksi bagi pelanggar perorangan itu diterapkan mulai 14 September 2020 (Senin, Red) merujuk Pergub yang menjelaskan penerapan terhitung tujuh hari sosialisasi sejak diundangkan," sambung Budi, seperti dikutip dari Antara.

 

Selain sanksi bagi pelanggar perorangan, sanksi juga diberlakukan pada sektor pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

 

Adapun kewajiban bagi pelaku usaha adalah ikut menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat yerkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.

 

Selain itu, kata dia, juga wajib menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, pengaturan jaga jarak, penyemprotan disinfektan secara berkala, hingga melakukan upaya deteksi dini.

 

"Untuk sanksi administratifnya secara berjenjang, berupa teguran lisan atau teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha," ujarnya.

 

Adapun denda administratif bagi pelaku usaha diklasifikasikan sesuai besaran usaha.

Bagi usaha mikro denda sebesar Rp500 ribu, usaha kecil Rp1 juta, usaha menengah Rp5 juta, dan usaha besar Rp25 juta.

 

Bagi pelaku usaha yang kembali melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi denda administratif dua kali lipat dari denda pertama.

 

"Pembayaran denda ini dilakukan melalui Bank Jatim karena uang denda akan masuk dalam kas daerah.

 

"Sekarang sedang kami sosialisasikan pada masyarakat melalui media sosial, media mainstream, penyebaran brosur dengan melibatkan kelompok dan organisasi masyarakat," ujar Budi.

 

Terkait besaran denda, Budi juga mengaku telah berkoordinasi dengan Satpol PP di 38 kabupaten dan kota di Jatim. Namun, ia memastikan penerapan denda di tiap daerah tidak bisa disamaratakan sesuai Pergub.

 

"Misalnya nilai denda administratif perorangan Rp250 ribu dan usaha mikro Rp500 ribu. Ini kalau diterapkan di Pacitan pasti masyarakat disana sangat keberatan.

 

"Jadi besaran denda juga masih kami koordinasikan dengan kab/kota sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal masing-masing," ujar Budi.

 

Untuk penerapan regulasi dari Pergub 53 Tahun 2020 itu, pihaknya akan dibantu oleh elemen jajaran samping. Di antaranya, TNI, Polri, perangkat daerah terkait, pemkab dan pemkot se-Jatim serta elemen masyarakat, baik tokoh dan organisasi masyarakat.***

 

(omg)

Tags