Foto : Paket Swakelola inspektorat Jendral PUPR masuk SiRUP dan Paket Swakelola Satker PJN III Jatim Tidak dimasukan

29 Juli 2021
Redaksi
241

Menurut Satker PJN Wilayah III Prov Jatim Aplikasi SIRUP LKPP Hanya Untuk Paket Kontraktual Begini Penjelasanya

Surabaya, Pusakanews, Satker PJN Wilayah III Prov Jatim Adi Rosadi akhirnya menangapai terakit pemberitaan www.pusakanews.net dengan judul "Puluhan Miliar Anggaran Pemel Rutin Jalan Disatker PJN Wilayah III Jadi Sorotan Warganet" sebagai berikut:

Pekerjaan Swakelola oleh Kemeterian PU sudah sesuai DIPA yang di amanahkan dari pusat lewat proses menjadi RKKL untuk melakukan penanganan yang sifatnya pekerjaan rutin, dengan skema padat karya tunai dengn menyerap tenaga kerja masyarakat setempat dan untuk pengadaan bahan dengan SPK dan SPN karena nilainya dibawah 200 juta.

Swakelola dengan sistem pengadaan bahan, dengan pengadaan langsung tidak sama dengan pelalangan umum yang harus dengan RUP yang akan ditayangkan oleh BP2JK.

SIRUP hanya untuk paket kontraktual yang akan dilelangkan umum oleh Pokja BP2JK. Namun pengadaan dan penggunaan dengan sistem padat karya (Swakelola) selalu di laporkan perhari ke Satgas Padat Karya dengan emon SI-Pakar dan Pelaporan HOK (Hari Orang Kerja).

Setiap pengadaan ini diatur sesuai dengan SE Dirjen BM 09/2020. SE Dirjen Bina Marga 13/2020. SE DJBM 8/2020. Pengadaan bahan tentunya dengan pengadaan langsung dengan menunjuk pejabat pengadaan sesuai dengan aturan pengadaan.

Sesuai edaran Sekjen Kementerian PUPR untuk menjaga Prokes di kantor, kami jalankan, makanya staf kami selain melakukan WFH dan selalu melakukan Swab Antigen untk ke kntor yg masih berlaku dan berlaku juga untuk semua tamu yang akan masuk ke Kantor, Saya kira semua kantor memberlakukan aturan Prokes Ketat yang sama selama Pandemi. Ucap Kasatker PJN III Adi Rosadi.

Dari uraian diatas bisa di simpulkan menurut Kasatker PJN Wilayah III Prov Jatim, Swakelola dengan sistem pengadaan bahan dengan pengadaan langsung tidak harus dengan RUP dan aplikasi SIRUP LKPP hanya untuk paket kontraktual yang akan dilelangkan umum oleh Pokja BP2JK.

Mari kita urutkan peraturan yang mewajibkan seluruh belanja pengadaan pemerintah dengan RUP dan wajib masuk ke SiRUP LKPP tanpa terkecuali.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 dalam Inpres Nomor I Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menginstruksikan agar menyelesaikan RUP Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhimya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sebelum Tahun Anggaran 2021 Berjalan.

Salastu poinnya adalah, kewajiban mengumumkan seluruh RUP diaplikasi SIRUP untuk seluruh belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa terkecuali.

Lanjut sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Pasal 25, (1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga /Institusi disetujui oleh DPR.

Pasal 112 Ayat 2 juga disebutkan, K/L/D/I wajib menayangkan RUP dan pengumuman Pengadaan di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Dipertegas kembali dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 22 Ayat (3) yang menyatakan pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Jadi kalau melihat aturan aturan diatas sudah sangat jelas kalau bukan hanya paket kontrak saja yang dengan RUP dan masuk SiRUP tapi seluruh belanja pengadaan pemerintah tanpa terkecuali wajib dimasukan.

Usaha untuk menciptakan keterbukan informasi yang transparan, salah satunya dengan mengumumkan RUP dan diinput ke SiRUP LKPP sejak awal, dengan cara itu, masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai agen pengawasan sehingga mendorong terwujudnya good governance. (Zack)

Tags