Ilustrasi

23 Juli 2020
Redaksi
476

Paket Hibah Perikanan Budidaya Laris Manis 2

Surabaya,Pusakanews, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, seolah-olah menjadi ‘ladang basah’ untuk dikeruk dan dimanfaatkan bagi pihak tertentu, tak terkeculai dengan Pengadaan Langsung.

Pengadaan langsung saat ini dilaksanakan melalui LPSE, tertuang dalam, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 69 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pasal 3.

Tapi bukan berarti modus korupsi seketika hilang akan tetapi semakin Tersetruktur, sulit terendus bagi yang belum pernah.

Seperti yang dikatakan salasatu penyedia jasa yang namanya tidak mau disebutkan, kita panggila saja mister R, 

"Betul mas sekrang kerjaan jauh berkurang, begitu juga dengan PL, katanya sih uangnya ditarik untuk nangani virus, ga tau virus atau pengerus virus, yang pasti sekrang semakin susah mas,  tetep aja kalau ingin kerjaan kita harus keluarkan pee didepan, kalau saya sendiri RAB sudh ditangan baru saya bayar, "ucap mister R. 

Menurut Kaufmann - dalam artikel Eproc Indonesia dengan judul "Menghindari Tindak Pidana Pengadaan Barang Jasa" Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia.

Tidak heran Paket – Paket Proyek Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang seharusnya paling menguntungkan negara dan dilaksanakan secara Elektronik, berubah menjadi rangkaian tindakan praktik dugaan korupsi yang paling merugikan negara,

Dan ini terbukti, penyelewengan dalam proyek PBJ salah satu kasus yang paling banyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengadaan Langsung melalui LPSE menurut hemat kami, hanya menamabah panjang rantai dugaan kebocoran anggran, bagaimna tidak, PPK menyerahkan paket – paket Pengadaan Langsung berikut nama – nama yang bisa dikatakan calaon pemenangnya.

Bisa di cek di LPSE Non Tender peserta disetiap paket hanya satu, Jadi dimana letak trasparan , akuntabel dan Kridibel di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Tidak salah Kabid Budidaya DKP Prov Jatim dikonfirmasi mengatakan Kalau Paket Pengadaan Langsung Sudah habis.

Dugaan kami Paket Pengadaan Langsung yang belum tayang juga bisa saja sudah habis. (zack) 

Tags