Foto : Kunjungan Kerja Ditjen SDA, Satker OP BBWS Brantas dan Dinas PU SDA Provinsi Jatim di Kab Malang

22 April 2021
Redaksi
147

Terkait Dugaan Sembunyikan Informasi Publik, Begini Jawab Satker OP SDA Brantas

Surabaya,pusakanews, Sesuai surat yang diterima redaksi www.pusaknews.net dengan Nomor HM0I-Am/PPID/II perihal Konfirmasi dan Klarifikasl Terkait  Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Brantas yang disembunyikan sebagai berikut :

Sesuai SE sekjen PUPR Nomor : PW.0105-Sj/7811 Tanggal 2 oktober 2020, Hal: Pemaketan, dan Tender/SeIeksi Dini T.A 2021 maka dapat kami informasikan bahwa pemaketan (pekerjaan) di lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (termasuk Satker OP SDA Brantas).

Dilakukan dengan menggunakan Sistem Integrated e-Monitoring (j-eMonitoring) yang telah tersinkronisasi dengan Sistem Perencanaan/KRISNA Bappenas dan Sistem Pengadaan SPSE/LKPP dengan menggunakan ADK Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI-Kementrian Keuangan);

Satker OP SDA Brantas telah melakukan tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Poin 2.1. Dalam hal masih terjadi perbedaan data yang dimuat pada SIRUP-LKPP (karena menggunakan system i-eMonitoring) maka terkait dengan perbedaan data tersebut bukan kewenangan Satker OP SDA Brantas.

Satker OP SDA Brantas berkomitmen untuk mengupayakan dan memastikan terselenggaranya pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dedi Yudha lesmana wakil ketua PPID.

Sesuai Alur Sistem Pemaketan-Persiapan Pemilihan-Tender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan SPSE 4.3,

Setelah tayang di Emonitoring Online , data paket akan otomatis tayang di SIRUP.LKPP.

Artinya Satker OP SDA Brantas di diduga mengaplod hanya 6 paket kegiatan sesuai yang tayang di sirup LKPP.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ,Ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.V Bunyi Pasal 9 ayat (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

Pasal 48 Ayat (1) yang menyatakan sbb : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.0000.000,00(dua miliar rupiah), Zack.

Tags