PDIP dan Ganjar-Mahfud Tersandung Skandal: Praktik Politik yang Merugikan Demokrasi
Banyuwangi,Pusakanews, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pasangan Ganjar-Mahfud kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya dua berita viral yang mengungkapkan praktik politik yang kontroversial dan merugikan demokrasi Indonesia.
Berita pertama menghebohkan media sosial setelah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Boyolali membagikan curhatannya melalui sebuah video yang kemudian menjadi viral. Dalam video tersebut, PNS tersebut mengungkapkan bahwa ia diperintah untuk mendukung PDIP dan Ganjar-Mahfud, bahkan dimintai uang dengan dalih gotong royong. Ancaman pemindahan dan pengucilan dari lingkungan kerja menjadi hukuman yang akan dihadapi jika menolak permintaan tersebut. Video curhatan PNS tersebut dapat dilihat [di sini](https://youtube.com/watch?v=mYlsVHg4Opo).
Berita kedua datang dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penjabat (Pj) Bupati Sorong. Tim KPK menemukan fakta yang mengindikasikan keterlibatan PDIP dan Ganjar Pranowo dalam upaya memenangkan Pilpres 2024. Lebih mencolok lagi, PDIP dan Ganjar Pranowo meminta bantuan Badan Intelijen Negara (BIN) sesuai dengan pakta integritas yang ditemukan tim KPK saat penggeledahan. Pj Kepala Daerah yang dilantik dipaksa untuk memenangkan Ganjar Pranowo dengan persentase 60%+1, sesuai dengan poin ke-4 pakta tersebut.
Skandal ini semakin memperlihatkan bagaimana PDIP dan Ganjar-Mahfud terlibat dalam praktik politik yang tidak hanya kontroversial tetapi juga merugikan integritas demokrasi. Keterlibatan lembaga negara seperti BIN dalam upaya memenangkan pasangan calon tertentu menunjukkan bahwa prinsip netralitas aparat penegak hukum dan keamanan dapat terkompromi.
Masyarakat perlu menyoroti dan mengkritisi tindakan-tindakan yang merugikan demokrasi ini. Ancaman terhadap PNS dan keterlibatan BIN dalam politik adalah bukti nyata bahwa proses demokrasi di Indonesia masih rentan terhadap intervensi dan praktik yang tidak etis.
PDIP dan Ganjar-Mahfud diharapkan memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban atas tuduhan yang muncul dari kedua berita ini. Kejelasan dan transparansi sangat diperlukan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi dan integritas partai politik. Keberlanjutan demokrasi Indonesia membutuhkan tindakan tegas dan komitmen nyata untuk menjaga prinsip-prinsip demokratis yang sehat.
