Diduga Pecah 1.147 Paket Pengadaan Langsung, Realisasi Anggaran Dinas Pengairan Banyuwangi 2025 Disorot
Banyuwangi – Pusakanews, Realisasi alokasi anggaran belanja daerah di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan tajam. Meski mencatatkan capaian serapan anggaran yang fantastis mendekati 100%,
Pelaksanaan di lapangan diduga diwarnai praktik penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan data yang dihimpun, Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 278 Miliar dengan realisasi mencapai Rp 274 Miliar atau 98,76%. Sementara untuk Anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tercatat sebesar Rp 242 Miliar dengan realisasi Rp 240 Miliar atau mencapai 99%.
Namun, di balik tingginya serapan anggaran tersebut, metode pemilihan penyedia jasa dinilai menabrak aturan. Merujuk pada data Realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pengairan Banyuwangi tahun 2025, ditemukan adanya anggaran sebesar Rp 189.387.753.000 yang diduga sengaja dipecah menjadi 1.147 paket melalui metode Pengadaan Langsung (PL).
Langkah ini disinyalir kuat untuk menghindari kewajiban penggunaan e-Catalog yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat.
Dugaan Paket Fiktif dan Modus Konvensional
Sumber informasi yang layak dipercaya mengungkapkan bahwa hampir 75% metode pengadaan di dinas tersebut masih menggunakan cara konvensional (Pengadaan Langsung). Akibatnya, muncul dugaan adanya paket pekerjaan rehabilitasi sungai yang disinyalir fiktif serta hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Jika menilik data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengairan Tahun 2025, angka realisasi program memang tampak sangat sempurna. Anggaran untuk kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Program SDA sebesar Rp 161,8 Miliar berhasil terealisasi sebesar Rp 161,0 Miliar (99%).
Lebih mencengangkan lagi, anggaran untuk Pembangunan Jaringan Irigasi sebesar Rp 91 Miliar tercatat terealisasi 100% alias Rp 91 Miliar penuh. Begitu pula dengan Anggaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebesar Rp 56 Miliar yang terealisasi mutlak 100% atau Rp 56 Miliar.
Diperkuat Temuan Audit BPK Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pengairan ini tampaknya bukan sekadar isapan jempol belaka.
Hal tersebut diperkuat oleh dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 96.A/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026. Dalam hasil auditnya, BPK secara resmi menemukan adanya beberapa paket pekerjaan yang mengalami kekurangan volume (kurang volume) dan hasil akhir pekerjaan di lapangan yang terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak.
Tanggapan Plt Kepala Dinas Pengairan Guna keberimbangan berita, Pusakanews melakukan konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto Hendri Wahyudi, S.E., melalui pesan singkat WhatsApp.
Dalam responsnya, Cahyanto menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan secara langsung mengenai kondisi tata kelola di dinas yang dipimpinnya tersebut.
"Kalau ketemu saya bisa menjelaskan kondisinya sekarang mas. Saya masuk di PU Pengairan (kondisinya) sudah tertata, tinggal cek-cek administrasi mas," ujar Cahyanto singkat.
Hingga berita ini ditayangkan, publik Banyuwangi masih menunggu langkah evaluasi dan transparansi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, khususnya mengenai tindak lanjut atas temuan kekurangan volume oleh BPK serta dugaan pemecahan paket anggaran yang dinilai mencederai asas efisiensi dan keterbukaan. (Agus/zack)
