Dugaan Persengkongkolan Lelang di UPTPBJ Wilayah Kementerian PUPR

Tugas dan fungsi pejabat pembuat komitmen

Surabaya, Pusakanews, Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebuah jabatan yang tidak pamiliar bagi sebagian orang tidak setenar kepala seksi, kepala bidang dll.

Meskipun jarang terdengar, kehadirannya di setiap instansi menjadi penentu keberhasilan berbagai program - program pemerintah.

Menjadi seorang PPK bukan hanya sebagai lahan mencari tambahan penghasilan. Entah itu penghasilan yang diatur undang-undang, ataupun yang diatur PAK OGAH. Menjadi PPK harus memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan seluruh tugasnya.

PPK adalah sebuah jabatan non struktural yang tidak terkait dengan jenjang karir atau kepangkatan. PPK ditetapkan atas dasar kemampuan dan kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Tugas seorang PPK sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 pasal 11 ayat 11. Diantaranya 1. Menyusun perencanaan pengadaan;, Mengendalikan Kontrak;, Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dll.

PPK harus mengawasi kualitas dari setiap proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi tanggung jawabnya, terlepas apakah dia sendiri sebenarnya paham atau tidak dengan calon calon pemenang lelang dan juga spesifikasi barang & Jasa.

Anehnya PPK seolah cuci tangan terkait adanya dugaan pemenang lelang melakukan persekongkolan dengan berbagai modus, semisal Perusahaan yang tidak memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis tapi menang lelang di paket yang menjadi tanggung jawabya selalu menyalahkan UKPBJ.

Padahal dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pasal 16, Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.

Jadi tidak ada alasan bila PPK tidak mengerti dengan kondisi barang dan jasa yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus mengerti semuanya tanpa cela.

PPK juga wajib mengendalikan jalannya sebuah kontrak serta terus mengawasi proses pengadaan barang dan jasa hingga barang tersebut diterima negara dalam kondisi yang seharusnya.

Dugaan adanya persekongkolan lelang di UPTPBJ Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jawa Timur, sedang hangat di perbincangkan berbagai kalangan.

Ada beberapa paket lelang yang diduga terindikasi persekongkolan di paket milik BBWS brantas, BPJN 8 dan Balai Pengembangan Perumahan Jatim. Ikuti terus berita penelusuran tim kami terkait adanya dugaan aroma persekongkolan lelang di UPTPBJ Jawa Timur. {Zack}