Proyek Bronjong Anggaran BTT Miliaran Rupiah Pengairan Banyuwangi Rusak Parah, Rekanan Diduga Garap Asal-asalan

Banyuwngi,Puskanews – Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 kini berada di bawah sorotan serius.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan administratif dan fisik pada proyek bernilai miliaran rupiah tersebut yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2026 total nilai kontrak untuk sembilan paket pekerjaan pemasangan bronjong tersebut mencapai Rp7.5 Miliar. Namun, auditor negara menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada sembilan paket tersebut dengan nilai total mencapai Rp76.2 Juta

Selain itu, terdapat denda keterlambatan atau kewajiban yang belum dikenakan kepada pihak penyedia jasa sebesar Rp26.6 juta

Kerusakan Masih Menggantung di Masa Pemeliharaan

Persoalan tidak berhenti pada volume fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK di beberapa lokasi mengungkap kondisi lapangan yang memprihatinkan. Paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Dam Badeng di Desa Sumberarum dan Pemasangan Bronjong Dam Siran di Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, ditemukan mengalami kerusakan parah.

Kerusakan tersebut diketahui terjadi pada bulan Januari dan Februari 2026, yang secara hukum masih masuk dalam masa pemeliharaan enam bulan sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) pertama dilakukan.

Berdasarkan ketentuan, masa pemeliharaan sembilan paket proyek ini baru berakhir pada 4 Maret 2026. Namun, hingga masa pemeliharaan tersebut habis, pihak penyedia jasa diduga kuat mengabaikan kewajibannya dan tidak melakukan perbaikan atas kerusakan fisik yang terjadi.

Denda Jaminan Pemeliharaan Belum Ditagih

Kelalaian penyedia jasa selama dua bulan (Januari hingga awal Maret 2026) ini berkonsekuensi hukum pada pengenaan denda. Sesuai aturan yang berlaku, penyedia jasa seharusnya dijatuhi denda sebesar 2/6 dari nilai jaminan pemeliharaan atas tidak dilaksanakannya kewajiban perbaikan.

Ironisnya, hingga pemeriksaan terinci oleh BPK selesai dilakukan, sanksi finansial tersebut dilaporkan belum juga dikenakan atau ditagih oleh Dinas PU Pengairan Banyuwangi kepada pihak ketiga terkait. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai fungsi pengawasan dari dinas terkait terhadap serapan anggaran BTT yang peruntukannya bersifat mendesak dan darurat bagi masyarakat.

Sampai berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada PLT Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi serta pihak rekanan (penyedia jasa) guna memberikan ruang hak jawab perihal langkah penyelesaian atas temuan BPK tersebut serta realisasi pengembalian kerugian ke kas daerah. (Zack).