Foto : Ilustrasi
Proyek Poliklinik RSUD Mangkrak dan Putus Kontrak, Dinas PRKP dan Cipta Karya Prov Jatim Terancam Rugi Hampir Rp2 Miliar, Pejabat Terkait Bungkam
Surabaya – Pusakanews - Dugaan kelalaian serius dalam pengelolaan keuangan daerah mencuat pada proyek pembangunan Gedung Poliklinik Tahap 2 RSUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Proyek senilai Rp22,25 miliar yang dikerjakan oleh PT. Dwi Mulya Jaya (PT DMJ) tersebut berakhir dengan pemutusan kontrak akibat keterlambatan, namun hingga kini menyisakan potensi kerugian daerah mencapai Rp1.990.739.858,00 yang diduga belum dipulihkan.
Berdasarkan dokumen kontrak nomor 000.3.3/2063/102.18/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur yang diserahkan pada 27 Januari 2026 lalu, ditemukan sejumlah kejanggalan fatal yang belum ditindaklanjuti oleh Dinas PRKP dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
Uang Cair Hampir Separuh, Denda dan Jaminan Tak Ditarik
Proyek dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp26,81 miliar ini semestinya rampung dalam 188 hari kalender, terhitung sejak 25 Juni hingga 30 Desember 2025. Namun, pekerjaan molor hingga berujung pemutusan kontrak.
Ironisnya, anggaran sebesar Rp11.301.922.500,00 (49,25% dari nilai kontrak) telah dicairkan melalui empat kali Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Alih-alih mengamankan aset daerah pasca-pemutusan kontrak, pejabat pembuat komitmen Dinas PRKP dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. justru membiarkan hak daerah menguap:
Denda Keterlambatan Mengendap:
Denda keterlambatan sebesar Rp843.318.708,00 belum dikenakan dan belum disetor ke Kas Daerah hingga pemeriksaan berakhir pada 11 Mei 2026.
Jaminan Pelaksanaan Tidak Dicairkan:
Jaminan pelaksanaan senilai Rp1.147.421.150,00 dibiarkan begitu saja tanpa pencairan ke Kas Daerah. Akumulasi dari pembiaran denda dan jaminan pelaksanaan inilah yang memicu potensi kerugian atau kekurangan penerimaan daerah hingga nyaris menyentuh angka Rp2 miliar.
Abaikan Tenggat Undang - Undang BPK
Tidak hanya lalai secara teknis di lapangan, jajaran Dinas PRKP dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. juga diduga kuat mengabaikan amanat Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Aturan tersebut mewajibkan pejabat menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah laporan diterima—yang berarti jatuh tempo pada 28 Maret 2026.
Namun, hingga surat konfirmasi resmi dilayangkan pada 19 November 2026 (296 hari kalender sejak LHP diserahkan), kepastian pengembalian kerugian daerah tersebut masih gelap.
Pejabat Terkait Kompak Bungkam
Upaya konfirmasi untuk menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan PP Nomor 43 Tahun 2018 telah ditempuh. Surat resmi telah dikirimkan kepada Kepala Dinas PRKP dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna mempertanyakan empat poin krusial:
• Bukti setor (STS/BPN) atas denda keterlambatan dan pencairan jaminan pelaksanaan ke Kas Daerah.
• Sanksi disiplin internal terhadap KPA dan PPK yang dinilai BPK lalai melakukan pengawasan.
• Skema kelanjutan pembangunan gedung poliklinik agar layanan kesehatan masyarakat tidak terus terhambat.
Sayangnya, transparansi publik seolah menemui tembok tebal. Upaya konfirmasi baik melalui surat resmi maupun pesan singkat WhatsApp kepada Kepala Dinas PRKP dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. dan jajaran hingga berita ini diturunkan tidak mendapatkan respons sama sekali.
Sikap bungkam para pemangku kebijakan ini kian memperkuat dugaan adanya pembiaran atas potensi kerugian uang rakyat serta terhambatnya hak masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak.(zack)


