Proyek Rehabilitasi Dan Renovasi Sekolah Kabupaten Bojonegoro SMPN 1 Padangan Disegel Vendor Siswa dan Guru Resah
Bojonegoro, Pusakanews, Pekerjaan pembangunan rehabilitasi dan renovasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Jawa Timur mengalami kendala.
Aksi pemalangan dan segel oleh para pekerja dan vendor, sehingga menyebabkan siswa dan guru tidak dapat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dengan lancar dan terancam mengganggu aktifitas keseharian guru dan murid,
Dikuatirkan akan bertidak represif beberapa pekerja dan vendor mengancam akan mengambil beberapa material bahan bangunan yang sudah terpsang pada bangunan sekolah seperti atap, plafond, kusen sekolah dan sebagainya,
hal tersebut merupakan buntut dari tersendatnya pembayaran kepada PT. Syarif Maju Jaya yang bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana, menurut pengakuan Kontraktor Pelaksana mereka baru dibayarkan sebesar 32% secara termin.
Sedangkan progres fisik di lapangan sudah mencapai 80%, dikarenakan belum menerima pembayaran tersebut maka Kontraktor Pelaksana tidak bisa membayar upah pekerja dan material bangunan dari vendor,
Selain itu terdapat perubahan pembayaran dari MC (monthly certificate) yang harusnya berdasarkan opname perbulan menjadi langsung 100% pembayaran fisik selesai, tanpa melalui proses addendum kontrak dan kesepakatan bersama, sehingga pihak kontraktor mengalami kesulitan finansial dalam melakukan pembayaran ke vendor,
Sampai berita ini diturunkan belum ada respon dari pihak Satuan Kerja, PPK Pelaksanaan Bpk Yuni Ahmat Erivianto, ST, M.eng dan Kasatker Pelaksanaan Bpk I Gusti Agung Ariwibawa (pejabat baru) dari sebelumnya Ibu Any Virgyani, ST, MT belum ada respon terhadap kejadian ini,
Berdasarkan informasi Penyedia Jasa terancam pemutusan kontrak dan blacklist dari pejabat yang bersangkutan, sedangkan kondisi lapangan saat ini proses pelaksanan fisik masih berlangsung oleh pelaksana dari PT Syarif Maju Jaya dengan tim yang berbeda,
Oleh sebab itu diperlukan penanganan segera oleh Direktorat Jendral Prasarana Strategis dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar siswa dapat belajar dengan tenang dan tidak resah,
Dikuatirkan apabila permasalahan masih berlangsung akan berdampak pada turunnya Aparat Penegak Hukum (APH) dan permasalahan laiinya yang sebernarnya dapat diselesaikan dengan bijak. Zack.
