Dugaan Mark Up HPS Paket Pemeliharaan dan Peningkatan fungsi Alarm Early Warning System

Surabaya, Pusakanews.net - Korupsi pengadaan barang/jasa masih menjadi lahan subur bagi eksekutor pengadaan, dengan modus mark up, kongkalikong dan suap.

Diberlakukannya e-procurement, mewajibkan seluruh rencana pengadaan barang/jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan melakukan proses lelang melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk menekan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Akan tetapi dugaan adanya Korupsi dengan modus mark up nilai HPS masih saja terjadi, semisal di Bidang Pengembangan Transportasi Dan Multimoda Dishub Jatim, di paket Pemeliharaan dan Peningkatan fungsi Alarm Early Warning System pada jalur tunggal di wilayah DAOP VII Madiun (3 unit).

Dalam Melaksanakan Pemeliharaan dan Peningkatan fungsi Alarm Early Warning System pada jalur tunggal di DUGA sudah diawali dari mulai perencanaan dan penganggaran seoalah - olah sudah dikapling-kapling.

Sesuai dokumen kerangka acuan kerja (KAK). Dokumen tersebut memuat diantranya perkiraan biaya hingga spesifikasi teknis.

Dugaan Kami spesifikasi teknis paket Pemeliharaan dan Peningkatan fungsi Alarm Early Warning System pada jalur tunggal di wilayah DAOP VII Madiun (3 unit), hasil pantauan kami terhadap lelang paket tersebut melalui proses e-procurement di duga telah dimainkan dengan menaikkan spesifikasi sehingga anggaran paket tersebut menjadi besar,

Dugaan adanya Mark Up niali HPS paket Pemeliharaan dan Peningkatan fungsi Alarm Early Warning System pada jalur tunggal di Bidang Pengembangan Transportasi Dan Multimoda Dishub Jatim, juga bisa dibandingkan dengan Pengadaan Pembangunan early warning perlintasan kereta api yang dilaksanakan oleh Dishub Kab Sidoarjo, dimna HPS paket hanya sebesar Rp 450 Juta / titik, dengan item pertitik jauh lebih banyak.

Sementara itu H. Muhaimin Ketua LSM Garis Demokrasi dikonfirmasi terkait adanya dugaan mark up Nilai HPS Pemeliharaan dan Peningkatan fungsi Alarm Early Warning System mengatakan, masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengawasi dan melaporkan apabila terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mas” ucap cak imin.

Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, seluruh yang berkepentingan terutama KPA, PPK, POKJA ULP harus ada perbaikan ekosistem pengadaan, diantarannya sistem perencanaan, sistem penganggaran, organisasi, sistem pembayaran, sistem perbaikan dan audit. ucapnya.

Sementara itu Kurniawan, Kabid Pengembangan Transportasi Dan Multimoda Dishub Jatim, dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tidak pernah ada balasan.(zack).