Ramot Batubara, S.H, Ketua Umum DPP Lembaga ICON-RI, ( Indobara Cakrabuana Anti Konspirasi Nasional Republik Indonesia ).
Ketua LSM. ICON RI, BBPJN Jatim - Bali Harus Transparan Dalam Mengelola Anggaran Negara
Surabaya, Pusakanews, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali, yang selama ini sepi dari kritikan, tiba tiba digruduk sekelompok masa yang tidak puas dengan kebijakan dalam pengelolaan anggaran negara, tidak tertutup kemungkinan aksi aksi masa susulan dari elemen yang lain akan datang silih berganti.ucap Ramot Batubara, S.H, Ketua Umum DPP Lembaga ICON-RI, ( Indobara Cakrabuana Anti Konspirasi Nasional Republik Indonesia ).
Keterbukaan informasi publik terkait kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan selama ini di BBPJN Jatim - Bali kurang transparan. Semisal anggaran padat karya tunai tahun 2021 mencapai Rp 500 Miliar lebih yang dilaksanakan secara swakelola, tidak ada data tersebut di SIRUP LKPP.
Padahal kewajiban sebagai institusi publik untuk mengumkan seluruh Anggaran yang dikelola kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi juga akuntabilitas dan bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik. Ucap Bang Bara.
Ramot Batubara, S.H, yang juga berprofesi sebagai advokat menambahkan, pelaksanaan program PKT di wilayah Jawa timur seolah Oalah tidak memiliki indikator khusus untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan memenuhi standar yang ditetapkan.
Seperti yang telah diberitakan media ini sebelumnya, Pada akhir Tahun 2021 sampai awal Tahun 2022, jalan berlubang dengan diameter beravirasi sepanjang jalur Pantura mulai Tambakboyo sampai wilayah Kecamatan Bancar Tuban hampir disepanjang ruas jalan nasional tersebut terdapat lubang jalan yang dibiarkan, baru dibulan April 2022 mulai ada Perbaikan jalan.
Bukankah dalam setiap pekerjaan terdapat pengawas, kemana mereka sehingga tidak ada aktifitas dilapangan, jangankan hasil pekerjaan berkualitas, berharap jalan Pantura tidak ada lubang aja hanya mimpi disiang bolong.
Di sisi lain, Ramot Batubara, S.H, juga mendukung aksi yang dilakukan rekan2 ormas lembaga, lsm di depan kantor BPJN 8 Surabaya-Bali kemarin, namun harus tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap dalam koridor batasan-batasan sesuai aturan.
Aktivis senior pemerhati korupsi ini mengatakan, Bahwa demonstrasi, unjuk rasa itu menyampaikan pendapat untuk menyikapi kinerja aparatur negara atau Pemerintah adalah hak berdaulat yang istimewa dan kinstitusional dijamin UUD 1945 Pasal 28,dia berharap pihak BPJN Jatim - Bali segera melakukan Dialog kepada rekan rekan Ormas, LSM, jangan malah menutup diri tegasnya.
Beberapa tuntutan yang disampaikan oleh rekan- rekan dilapangan terkait kinerja salah satu kepala Satker yang ada di BPJN Jatim - Bali ini, saya berharap segera diperbaiki dan mengelola uang rakyat harus transparan dan mengajak dialog secara profesional,
jika ada temuan dari rekan -rekan Wartawan, LSM dan masyarakat terkait kinerja baik itu terkait kondisi dugaan penyimpangan lelang, tender yang monopoli dan seringnya ada temuan terjadinya kerusakan konstruksi jalan dan jembatan yang sedang dikerjakan baik yang baru selesai dikerjakan, harus segera direspon dengan baik, karena tanpa masyarakat pemerintah tidak dapat melaksanakan tugasnya sendirian tanpa dikawal dalam pengawasan yang baik dan benar, tanda kutip" HARUS Pengawasan, monitoring yang POSITIF dan PROFESIONAL, tandasnya.
Bung Bara sebutan aktivis senior pemerhati konstruksi ini jug berharap kepada Sdr. Ir. Achmad Subki, M.T, sebagai Kepala BBPJN Jatim - Bali, untuk segera mengevaluasi seluruh kinerja bawahannya, aktifkan zona kehumasan dimasing masing Satker, untuk tempat rekan2 media dan LSM, beri ruang PUBLIK untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan temuan-temuannya terkait permasalahan yang terjadi di lapangan, ucap Bung Bara Aktivis Senior yang sudah Malang melintang didunia aktivis yang juga sebagai Ketua Umum ICON - RI ini. (Zack).
