Foto : Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Beserta Jajaran.

01 Mei 2021
Redaksi
92

Persoalan Aset di Jatim Jadi Catatan Khusus KPK

Surabaya, Pusakanews - Dalam safari pencegahan korupsi diwilayah Jawa Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan khusus tentang pengelolaa aset di Prov Jatim. Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintah Daerah (Pemda) wilayah Jawa Timur digelar di Graha Sawunggaling, Jumat (30/4/2021).

Dihadiri Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajarannya, perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, serta instansi terkait.

Dalam sambutannya, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menuturkan, pertemuan bersama Kepala Daerah ini merupakan rapat koordinasi terintegrasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi. Khususnya di wilayah Jawa Timur.

Bahtiar menambahkan, langkah ini dilakukan agar mulai di hilir area-area yang berpotensi korupsi ini bisa diminimalisir serta dapat dihilangkan sejak dini.

"Sehingga tidak menjadi ancaman faktual. Sudah terjadi, akhirnya kan bisa merugikan keuangan negara," ucapnya.

Sementara itu, Heru Satriyo, Ketua LSM MAKI Jatim yang juga turut hadir diacara tersebut mengtaakan, Terkait adanya yang menjadikan catatan penting KPK dalam konteks pengawasan dan system managerial pengelolaan Aset milik Pemprov Jatim tersebut, MAKI Jatim meminta KPK untuk juga melakukan pengawasan terhadap aset milik BUMD Jatim.

Sesuai hasil investigasi MAKI Jatim terhadap aset yang dikelola BUMD Pemprov Jatim disinyalir banyak yang mangkrak dan seolah sengaja dibiarkan, sehingga aset milik Pemprov Jatim yang dikelola BUMD itu tidak bisa menjadi Pendapatan asli daerah ( PAD) untuk Pemprov Jatim.

Heru memberikan saran, JUAL SEMUA aset yang mangkrak tersebut dan apabila ditemukan kerugian investasi yang sudah dilakukan, itu merupakan tanggung jawab BUMD dan Pemerintah Prov Jatim, ucap heru.

Heru menambahkan, juga akan menyampaikan laporan dugaan banyaknya aset mangkrak milik BUMD Pemprov Jatim tersebut kepada KPK dan Gubernur Jawa Timur ditengah safari pencegahan korupsi lewat Koorsubgah KPK di wilayah Jawa Timur.

Kami juga meminta DPRD untuk melakukan hak tanya jawab kepada BUMD yg bersangkutan, ucapanya.(Zack).

Tags