24 September 2019
Redaksi
77

Tolak Kebijakan Presiden dan DPR, HMI Serukan Aksi Turun ke Jalan

Pusakanews.Net-Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyerukan seluruh mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk aksi turun ke jalan secara damai sebagai bentuk rasa peduli terhadap masa depan bangsa.

Aksi turun ke jalan sebagai jawaban penolakan kebijakan Presiden dan DPR sehingga nantinya akan mendengarkan aspirasi dari rakyat negara Indonesia.

Ketua Umum Zuhad Aji Pramantoro menuturkan, PB HMI telah mengadakan rapat pleno di Kaliurang Sleman Yogyakarta dengan dihadiri dari seluruh perwakilan HMI Indonesia.

Hasilnya disepakati bersama secara nasional agar supaya HMI tetap berkomitmen menjaga dan memperkuat amanat reformasi yang dahulu telah diperjuangkan elemen masyarakat sipil terutama mahasiswa.

"Oleh karena itu roh dari gerakan reformasi itu, harus dijaga," katanya saat konferensi pers pernyataan sikap HMI di Hotel Puri Artha Yogyakarta, Senin 23 September 2019.

Bagi HMI, sebut Zuhad, ada dua hal yang dimaksud dengan roh reformasi. Pertama supremasi sipil dan yang kedua budaya anti korupsi dalam struktur kenegaraan yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan lembaga negara seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi.

"Dengan supremasi sipil dan budaya anti korupsi yang kuat akan menghantarkan Indonesia menuju cita-citanya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

Berikut ini, sikap pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, yaitu:

1. HMI menolak undang-undang perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Karena menurut kami HMI perubahan undang-undang KPK tersebut dibuat dan diajukan dengan sangat tergesa-gesa dan mengabaikan pendapat atau masukan dari publik.

2. HMI menolak RUU Pertanahan yang dinilai belum menjawab semangat undang-undang pokok agraria untuk melawan kolonialisme.

3. HMI menolak RUU KUHP, karena HMI menilai ada potensi ancaman terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat dan terkesan tidak berpihak pada kaum rentan.

4. Terkait dengan pemindahan ibu kota, HMI menolak rencana tersebut karena pemindahan ibu kota ini dilaksanakan ketika hutang Indonesia masih sangat besar.

5. HMI menolak kenaikan iuran BPJS yang memberatkan kalangan menengah ke bawah ini.

 

(fhm/ipn)

 

 

 

 

Tags