Foto : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak
Wakil Ketua KPK Marah di Rapat Koordinasi, Soroti Minimnya Komitmen Antikorupsi Pemda
Jakarta,Pusakanews,Suasaa Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, pada Kamis (10/7) kemarin, sempat memanas.
Salah satu Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak meluapkan kekesalannya di hadapan para kepala daerah dan pejabat Pemda yang hadir.Kemarahan tersebut dipicu oleh minimnya progres dan komitmen nyata dari sejumlah Pemda dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dalam pidatonya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyoroti masih banyaknya temuan penyimpangan anggaran, implementasi sistem antikorupsi, serta kurangnya respons terhadap rekomendasi KPK
"Kami sudah berkali-kali mengingatkan, bahkan memberikan pendampingan Tapi, apa yang kami lihat? Masih banyak yang jalan di tempat! Apakah Bapak/Ibu tidak serius dalam memerangi korupsi?” Ucap Johanis Tanak dengan nada tinggi, menggelegar di ruang rapat.
Sorotan Tajam Terhadap Indeks MCP dan LHKPN Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah rendahnya nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) di beberapa daerah. MCP merupakan indikator yang digunakan KPK untuk mengukur capaian kinerja Pemda dalam upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor.
"Angka MCP ini bukan sekadar formalitas. Ini cerminan nyata komitmen Bapak/Ibu sekalian. Kalau MCP-nya merah, itu artinya indikator korupsi masih sangat tinggi di daerah Anda," ucapnya, sambil menunjuk data yang ditampilkan di layar.
Selain itu, persoalan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga tak luput dari kritik. Wakil Ketua KPK menyayangkan masih adanya pejabat yang terlambat atau bahkan tidak patuh dalam melaporkan kekayaannya, yang merupakan salah satu bentuk transparansi untuk mencegah gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya. Ancaman Sanksi dan Tindakan Tegas.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga mengingatkan bahwa KPK tidak akan segan-segan menindak tegas apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Ia menegaskan bahwa koordinasi dan pendampingan yang selama ini dilakukan bukan berarti KPK akan mengabaikan penegakan hukum.
"Kami datang ke sini bukan untuk 'ngopi-ngopi' atau seremonial. Kami datang untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih. Jika ada yang bermain-main dengan uang rakyat, jangan salahkan kami jika nantinya harus berhadapan dengan proses hukum," ucapnya
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemda untuk mengevaluasi diri dan meningkatkan komitmen dalamupaya pemberantasan korupsi.
KPK menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Zack/har)
